Pembentukan Kabinet Presiden membentuk kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno sendiri pada 2 September 1945. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau kabinet Presidensial. Pembentukan berbagai partai politik Sidang PPKI 22 Agustus 1945 memutuskan pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat pada 3 November 1945, berdirilah partai-partai politik di NKRI. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkal dari maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada sidang PPKI 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dar Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Sampai akhir September 1945, Indonesia belum memiliki organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Padahal Indonesia terdesak Jepang, Belanda dan Sekutu. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Maklumat Pemerintah pada 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR. Sebagai Kepala Staf TKR adalah Urip Sumoharjo dan Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat

|
MATERI 1 KLS 12by novarosita17 Oct 22 2023 121 views Access to Canvas (Publicity) Everyone may post stickies |
URL | x | |
---|---|---|---|---|
Link |
Copy this HTML code and paste to your blog to link to this canvas. |
|||
Embed lino |
Copy this HTML code and paste to your blog to embed this canvas. |



Lailatul Towilah 220210302040
Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan belanda yang menjajah indonesia belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan indonesia. bahkan pernah dilakukan agresi militer Agresi Militer Belanda I yang dikenal sebagai Operatie Product oleh Belanda. Memiliki pengertian yaitu operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan mulai 21 Juli 1947- 5 Agustus 1947. Agresi Militer Belanda I merupakan upaya Belanda untuk merebut wilayah Indonesia melalui serangan pasca disetujuinya Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947.
Agresi Militer Belanda I mendapat tentangan dari dunia internasional. Agresi Militer Belanda I dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang bertujuan memulihkan ekonomi Belanda pasca Perang Dunia II dengan menguasai kekayaan alam dari Indonesia. Belanda memiliki tafsiran tersendiri terhadap Perjanjian Linggarjati yang digunakan dasar melakukan serangan kepada Indonesia.




Adanya Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet seperti yang disampaikan dalam Maklumat 14 November 1945 memang tidak
sesuai dengan UUD 1945. Akan tetapi, dalam situasi politik saat itu, hal ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh RI dan respon terhadap perkembangan internasional agar pihak asing, terutama Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II, percaya bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan negara fasis bentukan Jepang. Sebagai negara yang baru merdeka, RI sangat membutuhkan dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi ambisi Belanda yang ingin kembali menjajah.


Wakil presiden Mohammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat pada 3 November 1945 untuk mendorong pendirian partai-partai politik sebagai bagian dari persiapan menyongsong pemilihan umum pertama yang dirancanakan akan dilangsungkan pada bulan Januari 1946. Pemerintah mempertegas kembali saran untuk mendirikan partai-partai politik dalam Maklumat 14 November 1945. Maklumat ini juga memiliki arti penting lain, yaitu berubahnya sistem pemerintahan dengan adanya jabatan Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet.


PPKI menggelar sidang yang ketiga pada 22 Agustus 1945. Pada sidang ini, PPKI berhasil memutuskan tiga persoalan pokok yang pernah dibahas pada rapat-rapat sebelumnya. Pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI); kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI); dan ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada saat pembentukan ini, BKR berada di bawah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Tugas BKR adalah sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Sejak saat itu, BKR mulai didirikan di daerah-daerah.


Setelah melihat video tersebut, berikan pendapatmu terkait beberapa hal dibawah ini.
Apakah yang terjadi setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan?
Apakah Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia menerima pernyataan kemerdekaan Indonesia?
Bagaimanakah Indonesia yang baru merdeka
menyempurnakan susunan pemerintahannya dan memenuhi syarat-syarat sebagai negara yang berdaulat?


Tahukah kalian susunan pemerintahan dan provinsi berdasarkan sidang PPKI kedua?
Kalian dapat mempelajari lebih lanjut tentang hal ini dengan menelusuri berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Kalian dapat juga membandingkannya dengan susunan
pemerintahan dan wilayah Republik Indonesia saat ini. Apakah persamaan dan perbedaannya? Mengapa hal itu terjadi?


Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang perdana. Sidang dihadiri oleh 25 orang anggota PPKI. Dalam sidang ini, PPKI berhasil memutuskan beberapa hal penting, di antaranya (1) mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, (2) memilih Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden, serta (3) pekerjaan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Keesokan harinya, sidang PPKI berhasil menetapkan pembentukan 12 departemen, 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional (daerah), dan pembentukan kabinet presidensil pertama.


Pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui upacara sederhana di Jln Pegangsaan Timur No. 56, sekitar pukul 10.00 WIB, Soekarno—Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekan bangsa Indonesia. Meski demikian, baru pada sekitar pukul 19.00 WIB, berita proklamasi dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui Hoso Kyoku (studio radio) Jakarta di daerah Jl. Merdeka Barat. Studio tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang sejak pagi setelah pembacaan proklamasi. Mereka yang berjasa menyiarkan berita proklamasi itu antara lain Bachtiar Lubis, Suprapto, Jusuf Ronodipuro, dan Syahruddin. Di dalam negeri sendiri, berita mengenai proklamasi agak lambat tersebar luas terutama di luar pulau Jawa karena sulitnya jalur perhubungan kala itu.



